Samarinda, KATAMEDIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai merealisasikan program unggulan GratisPol, sebuah janji politik dari Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang telah diluncurkan sejak bulan lalu.
Salah satu implementasi terbaru dari program ini memungkinkan warga Kaltim untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di luar daerah hanya dengan menunjukkan KTP asli Kaltim. Biaya pengobatan akan sepenuhnya ditanggung melalui BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zary, yang menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kota Samarinda terkait pelaksanaan program tersebut.
“Kami sudah mengadakan pertemuan evaluasi dengan BPJS. Gubernur juga sudah mengetahui beberapa keluhan terkait pelayanan yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Sarkowi pada Sabtu (10/5/2025).
Menurutnya, perbaikan layanan dan respons terhadap aduan masyarakat menjadi hal yang penting, mengingat sejumlah persoalan masih ditemukan dalam pelayanan BPJS di dalam wilayah Kaltim, apalagi jika diperluas ke luar daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ketidaksesuaian data medis pasien, seperti informasi pengobatan yang tercatat di tempat yang berbeda dari lokasi sebenarnya, kerap menjadi kendala.
“Pembaruan data menjadi kunci agar kita bisa memantau lebih rinci dan akurat,” jelasnya.
Di sisi lain, Sarkowi menilai bahwa perubahan kebijakan ini tentu akan berdampak pada anggaran, mengingat penggunaan layanan kesehatan yang bersifat fluktuatif. Meski begitu, ia yakin pemerintah sudah memperhitungkan risiko tersebut.
“Memang ada pengaruh terhadap anggaran, tapi itu sudah masuk dalam perhitungan. Kita maklumi jika cakupannya belum maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, APBD 2025 sejatinya masih merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Gubernur baru diperkirakan baru bisa menyusun anggaran secara penuh mulai tahun 2026.
“Namun karena adanya instruksi presiden soal efisiensi, masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian agar program-program baru bisa dimasukkan,” pungkasnya.
