KATAMEDIA, SAMARINDA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur, Fitra, menegaskan bahwa meski anggaran 2026 mengalami pemotongan drastis, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
Fitra menjelaskan bahwa pesan Menteri PUPR pada peringatan Hari Bakti PU menjadi pengingat penting untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Ia menekankan bahwa seluruh aparatur harus melakukan evaluasi diri agar kinerja tetap terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita dituntut berbenah, mengevaluasi baik secara individu maupun kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPK/TKD). Namun Fitra memastikan bahwa hal itu tidak boleh mengurangi kualitas layanan.
Ia menyebutkan bahwa internal dinas telah lebih dulu melakukan efisiensi sejak awal 2025.
“Kami sudah banyak melakukan penghematan operasional kantor, mulai dari air, listrik, dan lainnya. Tujuannya supaya alokasi untuk pembangunan fisik tidak terlalu terdampak,” jelasnya.
Pemotongan anggaran 2026 disebut Fitra sebagai penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pagu awal yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun kini merosot tajam menjadi hanya sekitar Rp900 miliar, atau di bawah Rp1 triliun.
Sebagai perbandingan, tahun 2025 PUPR Kaltim masih mengelola anggaran sekitar Rp3,6 triliun.
“Jauh sekali turunnya. Dari 3,6 triliun di 2025, sekarang 2026 tinggal 900-an miliar,” kata Fitra.
Dengan pemangkasan lebih dari Rp2 triliun, hampir seluruh sektor di lingkungan PUPR terdampak. Fitra menyebut tiga bidang yang paling terkena imbasnya; Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya.
“Hampir semua sektor kena dampaknya. Untuk bangunan gedung pemerintah dimaksimalkan hanya yang sifatnya prioritas,” ucapnya.
Meski ruang gerak semakin terbatas, Fitra menegaskan bahwa pelayanan dasar dan pemeliharaan aset tidak boleh berhenti.
Fokus 2026 akan diarahkan pada; pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada, pengerjaan sektor vital secara bertahap, serta memastikan pelayanan publik tidak terhenti.
“Walaupun ada pemotongan, pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Setidaknya pemeliharaan aset yang sudah ada wajib continue,” tegasnya.
PUPR Kaltim akan segera menyusun ulang prioritas program agar seluruh kebutuhan mendesak tetap dapat ditangani meski anggaran merosot tajam (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
