KATAMEDIA, Sangatta- Upaya memperluas jangkauan layanan digital mulai digencarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) seiring meningkatnya kebutuhan informasi di tingkat desa.
Pemerataan akses internet dan penguatan keamanan digital kini menjadi dua fokus utama yang sedang dikebut oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Kepala Diskominfo Staper, Ronny Bonar, memaparkan langkah tersebut seusai pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) XLI yang digelar bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa, 18 November 2025.
Ronny mengungkapkan bahwa pemenuhan akses internet di desa merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertata. Ia menyebut seluruh desa dan kelurahan kini telah mendapatkan jaringan internet di kantor desa sebagai penunjang administrasi.
“Setiap kantor desa sudah disiapkan jaringan agar pelayanan mereka bisa berjalan tanpa hambatan,” kata Ronny.
Ke depan, perluasan akses ini akan diselaraskan dengan program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sejumlah wilayah blank spot masih ditemukan. Kondisi geografis Kutim yang luas membuat beberapa sudut daerah belum terjangkau layanan.
“Ada wilayah tertentu yang memang masih terputus, dan itu sedang kami identifikasi kembali,” ujarnya.
Pemetaan itu dilakukan untuk membedakan lokasi yang bisa dilayani penyedia jaringan dari titik yang memerlukan intervensi pemerintah.
Selain membuka akses baru, Diskominfo Staper juga meningkatkan kapasitas jaringan di titik-titik yang selama ini sudah tersambung tetapi belum optimal.
Aspek keamanan informasi menjadi perhatian berikutnya.
Ronny menilai derasnya arus informasi yang beredar berpotensi memunculkan kabar menyesatkan yang dapat mengganggu persepsi publik. Ia meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi.
“Yang beredar sering kali menimbulkan tafsir berbeda, sehingga masyarakat perlu lebih berhati-hati,” ujarnya.
Untuk memperkuat pertahanan digital, Pemkab Kutim mulai merancang pembentukan Patroli Siber.
Meski masih tahap penyusunan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sudah dilakukan untuk memastikan mekanisme kerjanya berjalan efektif.
Ronny menegaskan bahwa langkah awal adalah memperkuat komunikasi internal dan hubungan dengan insan pers.
“Kami ingin memastikan jalur informasi tetap rapi dengan menggandeng teman-teman media,” ucapnya.
Pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik strategis, mulai dari kantor desa, kantor kecamatan, hingga kawasan rawan, telah mencapai sekitar separuh sasaran.
Pemasangan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai alokasi anggaran daerah. Menurut Ronny, perangkat itu dipasang sebagai penunjang ketertiban administrasi.
“CCTV tidak untuk memantau secara berlebihan, tetapi untuk memastikan aktivitas pelayanan tetap sesuai aturan,” tuturnya.
Pengerjaan program ini melibatkan kepolisian serta Dinas Perhubungan. Dishub bertugas pada area lalu lintas, sedangkan Diskominfo menangani lokasi yang memerlukan pengamanan tambahan.
Pemerintah juga tengah memperkuat layanan Wi-Fi di sekolah serta unit pelayanan publik seperti perpustakaan, pusat belajar masyarakat, dan puskesmas.
Untuk wilayah yang pasokan listriknya belum stabil, pemerintah menyiapkan penggunaan panel surya sebagai sumber listrik alternatif.
Langkah itu diproyeksikan memastikan perangkat internet dan kamera pengawas tetap berfungsi meski jaringan listrik konvensional tidak memadai.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Kutim menargetkan pemerataan layanan digital yang lebih kokoh sekaligus sistem keamanan informasi yang mampu menahan disinformasi di ruang publik.
Pemerintah berharap transformasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan, terutama desa-desa yang selama ini berada dalam keterbatasan jaringan. (ADV/MR)
