KATAMEDIA, Sangatta- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperluas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (SIP MAS) sebagai upaya menata ulang basis data kemiskinan dan persoalan sosial di daerah.
Aplikasi yang mencakup 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu menjadi instrumen baru dalam memotret kondisi sosial masyarakat secara lebih presisi.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan SIP MAS dikembangkan untuk melengkapi data nasional yang selama ini dijadikan rujukan penyaluran bantuan.
“Sebenarnya program itu untuk membackup data daripada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sebelumnya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Ernata di Sangatta, Senin, 24 November 2025.
Ia menilai, peralihan dari DTKS ke DTSEN dilakukan karena basis data nasional masih menyisakan celah.
“Kalau dulu DTKS, sekarang DTCEN. Di dalam data DTKS dulu itu masih banyak masyarakat-masyarakat miskin yang belum masuk di situ,” katanya.
Menurut Ernata, SIP MAS hadir untuk menutup kekurangan itu.
“Jadi sejarah timbulnya SIPMAS itu karena masyarakat miskin banyak yang tidak termasuk di dalam data DTKS tadi. Nah oleh karena itu, data yang belum masuk di dalam DTKS tadi, kita masukkan di data SIPMAS. Sehingga, nanti intervensi bantuan itu bisa diambilkan dari situ,” tutur dia.
Dalam penggunaannya, SIPMAS menampung empat kelompok data utama. Pertama, data DTKS dari Kementerian Sosial yang disesuaikan kembali dengan kondisi lokal Kutai Timur.
Kedua, data P3KE hasil verifikasi dan validasi lapangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiga, daftar 26 PMKS yang menjadi rujukan program penanganan sosial.
Fitur terakhir adalah data pemerintah daerah (Pemda), yang dirancang untuk merespons dinamika sosial yang tak terekam dalam pembaruan data pusat. Kondisi masyarakat yang berubah cepat membuat kategori ini penting, terutama bagi warga yang status ekonominya melonjak turun dalam waktu singkat.
“Untuk itu, yang tidak masuk dalam data DTKS dimasukkan dalam Data Pemda ini, agar supaya bisa menginventarisir miskin yang baru di Kutim,” ujar Ernata.
Dinsos berharap data yang dihimpun lewat SIP MAS menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan intervensi. Dengan data yang lebih menyatu, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah, terutama bagi warga yang belum pernah tersentuh program sosial.
Ernata mengatakan integrasi data ini akan memperkuat koordinasi penanganan kemiskinan. Ia berharap SIP MAS mempercepat penyelesaian persoalan sosial di Kutai Timur dan membantu pemerintah memetakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan. (ADV/MR)
