Soal Lelang Jabatan, Forum Peduli Pembangunan Papua Desak Pimpinan OPD di Pemprov...

Soal Lelang Jabatan, Forum Peduli Pembangunan Papua Desak Pimpinan OPD di Pemprov Harus Prioritaskan OAP

0
BERBAGI

KATAMEDIA. JAYAPURA- Koordinator Forum Peduli Pembangunan Papua, Paskalis Boma, mengatakan bahwa lelang jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus memperhatikan dan memperioritaskan orang asli Papua (OAP) sesuai dengan semangat dan roh dari Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua.

Menurut Paskalis, saat ini telah dilakukan perampingan OPD di lingkungan Pemprov Papua dan telah dilakukan seleksi secara terbuka mengenai jabatan Esalon II dan Esalon III yang ada di masing-masing OPD. Seleksi atau lelang jabatan ini ditangani oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dibawah Ketua Tim Seleksi (Timses) Sekda Provinsi Papua.

Untuk lelang jabatan atau seleksi jabatan Esalon II dan Esalon III di lingkungan Pemprov Papua selama ini sudah berjalan dengan aman dan baik serta sudah ada beberapa nama-nama yang dinyatakan lulus. Oleh karena itu, dalam penetapannya nanti mohon untuk memperhatikan orang asli Papua (OAP) di setiap jabatan OPD yang ada di Pemprov Papua.

“Kami mau mempertegas, agar dalam penetapan jabatan pimpinan di setiap OPD, agar dapat memprioritaskan anak asli Papua dari semua OPD yang ada. Karena ini merupakan semangat dari UU Otsus,” ungkapnya kepada wartawan di Abepura, Rabu (8/1).

Kata Paskalis, dengan semangat UU Otsus dalam Bab I Ketentuan Umum disampaikan bahwa kewenangan khusus yang diakui diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

“Dengan ketentuan ini, maka kami menafsirkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemprov Papua harus benar-benar mengakomodir kepentingan OAP. Dimana secara kompetensi ada OAP yang sudah lulus dan memenuhi kriteria, untuk diakomodir dalam jabatan pimpinan di setiap OPD,” ucap mantan Ketua BEM Uncen ini.

Paskalis, berharap agar dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan beberapa dinas lainnya, agar dapat memberikan kewenangan kepada OAP untuk menjabatnya, meskipun dalam UU Otsus tidak menjelaskan secara detail menganai hak-hak OAP dalam OPD yang ada di Pemprov Papua.

“Namun ini merupakan pertimbangan dan semangat dari UU Otsus. Dimana marwah Otsus adalah memberikan keberpihakan OAP dengan memberikan kewenangan kepada Pemprov Papua, agar dapat memprioritaskan OAP dalam jabatan di setiap OPD yang ada di Pemprov Papua,” harapnya.

Sementara itu, Pendi Bayeam Keroman, menjelaskan bahwa sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Oleh karena itu, sebagai wujud dari visi dan misi adalah bagaimana mengakomodir OAP dalam jabatan di setiap OPD yang ada di Pemprov Papua.

“Ini memang sudah masanya OAP, untuk bangkit dan mandiri, dan sejahtera, dari ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Salah satunya adalah bagaimana menjadi pimpinan OPD di Pemprov Papua,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bayeam, meminta agar pimpinan OPD yang ada di Pemprov Papua harus diprioritaskan kepada OAP sesuai dengan kompetensi yang dimiliknya. Karena ini sesuai dengan UU Otsus Bab VI Pasal 7 Poin 2 mengatakan bahwa untuk merekrut pegawai merupakan kebijakan Pemprov Papua sesuai dengan budaya adat.

“Dengan demikian, maka pimpinan OPD yang ada di Pemprov Papua, terutama OPD yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat harus memprioritaskan OAP, karena mereka yang mengetahui tentang budaya orang Papua,” pintanya.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.