Jelang Pemilu 2019, Dukcapil Maksimalkan Layanan E-KTP

Jelang Pemilu 2019, Dukcapil Maksimalkan Layanan E-KTP

0
SHARE

 

KATAMEDIA.CO – Pemilu semakin Dekat Kemendragri berjanji akan memaksimalkan layanan E-KTP.

Hal ini dilakukan guna memastikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang. Salah satu yang dipersiapkan adalah jaringan internet yang memadai sammpai hari pencoblosan.

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan layanan jemput bola pun terus dilakukan secara nasional. Jemput bola dilakukan di Rutan Cipinan dan Salemba.

Zudan menilai langkah untuk melakukan jemput bola dinilai efektif meningkatkan angka perekeman e-KTP. Dia menyebut sampai 10 April lalu perekaman e-KTP sudah mencapai 189 juta jiwa atau 98,5%. Angka ini naik dibanding pada Maret lalu di mana angka perekaman baru mencapai angka 98,22%

“Penduduk yang belum merekam 1,5 % atau sekitar 2,9 juta. Kita senang dan berharap sisa masyarakat yang 1,5% ini segera proaktif merekam. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bila tidak mau merekam ya harus legowo kehilangan hak pilihnya,” katanya.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan kenaikan yang signifikan terjadi di lima daerah merah. Zudan mengatakan Kemendagri telah menurunkan tim untuk melakukan perekaman ke daerah yang angka perekamannya masih rendah. Di antaranya Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Untuk Sulawesi Barat terjadi kenaikan perekaman sebanyak 27.152. Sementara Maluku terjadi kenaikan angka perekaman sebesar 33.589. Lalu Maluku Utara naik sebanyak 23.468. Untuk Papua kenaikan angka perekaman mencapai 47.317 dan Papua Barat sebanyak 21.968.

 

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Rober Endi Jaweng sebelumnya mengatakan bahwa persoalan data kependudukan menjadi masalah klasik saat pemilu maupun pilkada, di mana perekaman e-KTP masih belum juga tuntas.

Endi mengatakan pemerintah harus menuntaskan pemilu dan pilkada yang selalu tidak pernah tuntas.

Dia mengatakan jika tidak diselesaikan dengan baik maka hal ini bisa menjadi isu yang diangkat saat hasil pemilu keluar. Maka sudah seharusnya pemerintah melakukan antisipasi
Selain itu Endi juga menyoroti kurang maksimalnya hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini didasarkan atas masalah e-KTP merupakan urusan pusat yang pelaksanaannya perbantuan dari daerah.

SUMBER : SINDONEWS.COM

 

(JVT)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.