PMKRI Cabang Bogor Adakan Diskusi Publik, Perda Kepemudaan Disoroti

PMKRI Cabang Bogor Adakan Diskusi Publik, Perda Kepemudaan Disoroti

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO – BOGOR – Dengan mengangkat tema Mendorong Dan Mempertegas Perda Kepemudan Di Bogor Menuju Terwujudnya Kota Layak Pemuda, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia inginkan kepemudaan Bogor memiliki kepastian payung hukum.

Dalam agenda yang bertempat di Margaputra St. Joseph Cupertino, Jalan Riau II, No : 3 Kec. Bogor Timur, Baranangsiang tersebut pun, dihadiri Ketua KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI) Cabang Bogor I Wayan Andre Winaya Fungsionaris DPP Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Bernard Rumpedai, Ketua Generasi Muda Konghucu Bogor juga beberapa pimpinan OKP lainnya.

Dominikus Dowo Koten selaku Ketua Presidium PMKRI Bogor mengatakan pentingnya perda kepemudaan khususnya di kota/kabupaten bogor salah satu langkah strategis yang harus difokuskan oleh pemerintah daerah.

“Tentunya diskusi ini akan menghasilkan beberapa kesimpulan kesimpulan yang nantinya akan kita kirimkan dan ajukan kepada bupati dan walikota juga DRPD pada saat rapat paripurna”. Pungkasnya, Minggu (20/10/2019) Malam

Selain itu, menurutnya penguatan ini tentu harus didukung juga oleh Organisasi Kepemudaan Masyarakat ataupun Organisasi Kemahasiswaan se bogor agar Perda yang diharapkan dapat berjalan.

“Saya berharap seluruh pihak dapat berkerja sama mewujudkan langkah yang sangat tepat ini”. Lanjutnya.

Masih ditempat yang sama, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin pun menyebut kehadiran perda kepemudaan yang saat ini masih belum direalisasikan menjadi kewajiban pemerintah daerah juga DPRD untuk dapat memberikan hak kepada pemuda.

“Sangat jelas bahwa UU tentang kepemudaan no 40 tahun 2009 yang kemudian hadir juga permen kepemudaan Nomor 59 tahun 2013 menjadi sebuah tanggung jawab daerah merumuskan dan menetapkan perda kepemudaan”. Jelasnya.

Menurutnya, jika melihat aturan dalam kepemudaan soal batas usia hingga pembangunan sumber daya manusia harus menjadi konsen utama pemerintah daerah.

“Kita akan sama sama usulkan dan dorong, bahwa jelas hak pemuda jangan sampai dikebiri juga dimainkan oleh oknum yang seyogyanya bukan lagi usia produktif pemuda, maka KNPI pun saat ini kita ubah paradigma bahwa KNPI bukan elit kepemudaan akan tetapi wadah yang memperjuangan hak kepemudaan”. Tutupnya.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut pun diakhiri dengan membuat draft usulan yang akan di bawa ke pemerintah daerah dan dprd.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.