TANPA ALASAN BERNEGARA, APAKAH INDONESIA MASIH RUMAH BERSAMA?

TANPA ALASAN BERNEGARA, APAKAH INDONESIA MASIH RUMAH BERSAMA?

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO – Bernegara merupakan suatu kenikmatan bersama atas jasa leluhur dengan torehan catatan sejarah yang panjang, dan merupakan suatu kebanggaan di mana adanya kebebasan tanpa diskriminasi dan intimidasi rasial serta terbebas dari states terorism (kejahatan negara) terhadap warganya.

Bernegara di tentukan berdasarkan pengakuan dunia akan panjangnya cita-cita sekumpulan etnis dan golongan orang yang di sebut bangsa yang juga merasa senasib sebagai korban daripada kenyataan hidup sebelumnya.

Dalam sejarah kehidupan manusia di seluruh belahan dunia ini, tentu terdapat kumpulan orang yang merasa senasib. Akan selalu berusaha, dan berjuang, untuk mendirikan sebuah wadah/organisasi besar sebagai rumah bersama yang di sebut state/negara.

Tentu dengan segala impian dan harapan bahwa negara yang dirikan itu dapat memberikan kenyamanan hidup, dan kedamaian, kemandirian mengelola segala potensi yang di miliki dalam beragam aspek, serta mewujudkan kenikmatan bersama sebagai (tuan) pemilik warisan leluhur dari segala abad.

Bahwa kehadiran sebuah negara sebagai payung besar di dalam kehidupan berbangsa justru memberikan kenyataan dan harapan hidup yang lebih pasti, dan tidak manipulatuf. Dan bukan atas kenaifan, dan keserakahan segelintir oknum untuk memperbudak mayoritas warga lain, yang sesungguhnya memiliki hak setara dalam menentukan arah kebijakan negara yang lebih afirmatif, dan pro rakyat, serta menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi untuk tetap berdaya saing dengan negara-negara lain di muka bumi.

Untuk makasud tersebut sebuah negara itu di perjuangan agar rakyat yang merasa senasib, memperoleh alasan kuat untuk tetap mencintai dan merasa memiliki kehadiran sebuah negara, yang dirikan atas kesepahaman ide dan konsep, atas persamaan suku, ras, dan golongan yang di yakini adanya keseragaman untuk hidup bersama, sebagai pribumi yang memiliki otoritas atas harta dan warisan leluhur. Yang didukung oleh sebuah landasan ideologis yang dapat dengan muda di cerna oleh generasi sebagai falsafah hidup sebuah bangsa.

Di dalam konsep bernegara harus serasa-senasib. Apapun yang terus menjadi sebuah kejanggalan, dan keganjilan haruslah di introspeksi, dan sesegera mungkin meninjau letak ketidaksepahaman yang bergejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hidup bagi rakyat sebagai warga negara yang juga memiliki hak bersama di dalam ruang lingkup kehidupan rakyat didalam rumah besar yang disebut negara.

Kejanggalan dan keganjilan ini yang justru menjadi sebuah pergumulan bersama, baik bagi petinggi maupun, bagi warga negara Indonesia untuk tetap meyakinkan orang Papua yang juga sebagai warga negara sejak 1969 oleh momentum PEPERA, yang setiap harinya merasa jauh sebagai warga negara dan tidak se-ide dan se-konsep untuk tetap se-rumah bersama warga negara Indonesia lainnya di dalam sebuah wadah pemersatu yang di sebut NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Entahlah.!

Absennya rasa kepemilikan negara di dalam sanubari orang Papua terus terbukti, dan muncul secara berdampingan dalam segala aras kebijakan negara. Tentu menjadi tugas besar negara agar tertumbuh sebuah nasionalisme keindonesiaan, yang bukan hanya dari segi kepemilikan Papua oleh negara, melainkan sebaliknya yaitu dari sudut pandang kepemilikan negara di dalam kehidupan orang Papua. Antara mengindonesiakan Papua atau mempapuakan indonesia? Di sinilah letak diperlukannya solusi restoratif sebagai sebuah alternatif final untuk menumbuhkan embrio nasionalisme keindonesiaan kepada orang Papua sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di dalam rumah besar yang di sebut NKRI.

Dalam kapasitas negara sebagai organisasi besar milik rakyat, maka negara harusnya memberikan sebuah alasan yang tidak ambigu dan terkesan menjarah sumber daya alam rakyatnya. Pertanyaan-pernyatan kritis seperti: Apa alasan negara mempertahankan orang Papua di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia?, selain pertanyaan ini sebagai penuntun,maka pertanyaan berikutnya adalah: apakah lantaran negara ini didirikan atas kesepakatan bersama sebagai sama-sama bekas jajahan kolonial belanda? Ataukah justru untuk memenjarah sumber daya alam, tanpa mempedulikan orang Papua sebagai Ahii waris tanah Papua. Sebagaimana di katakan Ali Murtopo sejak 1960-70-an silam bahwa orang Papua tidak dibutuhkan melainkan sumber daya alamnya yang utama?. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti ini, harus di jawab negara dengan tegas dan benar di dalam sebuah ruang dialog terbuka kepada rakyat Papua, dalam rangka menemukan sebuah corong persatuan menuju keindonesiaan.

Percayalah, bahwa sejauh negara mengenakan topeng banci melakukan pendekatan militer dan bukannya membuka ruang ideologis dengan konsep semeja bersama mencari kepastian hidup dalam bingkai negara ini. Sama halnya dengan menunda untuk merangkai sebuah corong nasionalisasi rakyat Papua. Maka, justru merupakan mangkirnya sikap kejantanan negara dalam upaya memecahkan teka-teki aneksasi sebagai biang kerok kecacatan hukum sejak 1969 silam. Hingga sejauh itu, orang Papua akan terus mengatakan dirinya bukan bagian daripada warga negara Indonesia, melainkan Papua adalah sebuah negara yang dengan sengaja atas keegoisan serta keserakahan elit global untuk di aneksasi demi menjarah dan merampok sumber daya alamnya.

Jika, sikap negara adalah itu, dan begitu-begitu saja…
Maka, Percayalah orang Papua tidak akan pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membungkan teriakan Papua Merdekanya pun tak kunjung datang hingga Maranatha.

Dan tubuh, roh dan jiwakukupun akan diam membisu seribu satu bahasa.

#BukanOtsus
#BukanPemekaran
#BukanHidup
#BukanMati
#Keterbukaan
#Kebebasan
#Kepemilikan
#NKRIRumahBersama
#PapuaRumahKami

Penulis : rafael dvictor tibul (Ketua Cabang GMKI Jayapura)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.