Gelar Aksi di Komnas HAM, Ini Pernyataan Sikap Solidaritas Nduga Soal Tragedi...

Gelar Aksi di Komnas HAM, Ini Pernyataan Sikap Solidaritas Nduga Soal Tragedi Kemanusiaan

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO – Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nduga yang mendatangi Gedung Komnas HAM di Jalan Latuharhari No.4-B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Kamis (1/7/2019) Kemarin.

Dalam aksinya menuntut penyelesaian kasus kemanusiaan di Nduga dapat terselesaikan.

Berdasarkan edaran pernyataan sikap yang diterima Redaksi lintasaktual.com, Mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas Nduga tersebut pun mendesaak Komnas HAM agar kasus yang terjadi di Nduga mendapat peradilan yang dirasa belum tuntas.

Berikut Pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas nduga :

“Solidaritas Tragedi Kemanusiaan Nduga

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, TabeaMufa, Walak, FoiMoi, Wanyambe, Nayaklah

Pada 2018 akhir tepatnya pada Bulan Desember, Negara Indonesia hadir kembali dengan wajah militer di kabupaten Nduga. Operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI/POLRI hingga saat ini terhitung telah berjalan 8 bulan telah memakan banyak korban. Pembakar rumah warga sipil termasuk pendeta gemin Nirigi yang dibakar secara brutal, sejumlah 40 ribu lebih warga sipil mengungsi keluar dari kabupaten nduga dan 129 orang meninggal di pengungsian akibat kelaparan dan kekuarangn gizi.

Pada tahun 1996-1997 operasi yang terjadi di mapenduma dimana dalam prosesnya TNI/POLRI melakukan pembunuhan massal sebanyak 20 orang, penghilangan paksa terhadap 5 orang, membakar rumah warga sipil sebanyak 182, membakar 15 tempat ibadah yang mengakibatkan sebanyak 2000 lebih warga sipil mengungsi keluar dari kabupaten Nduga.

Tidak hanya itu. Paling sedikit 500 ribu juta jiwa rakyat Papua telah dibantai dalam berbagai operasi militer yang dilancarkan oleh TentaraNasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sejak tahun 1962 pasca Indonesia menduduki West Papua.

Pendekatan militeristik Indonesia telah menjadi pola mempertahankan pendudukan kekuasaannya tersebut.

Kecurangan dalam pelaksanaan Pepera pada tahun 1969, silam, dinama operasi Militeristik dipaki untuk ABRI menangkan hasil secara manipulatif. Pepera yang dilakukan dibawa tekanan, teror dan intimidasi, diperoleh 1026 suara perwakilan dari 800 ribu juta jiwa rakyat Papua, saat itu. Demi kemenangan itu mekanisme pelaksanaan pun tak berdasarkan persetujuan New York/New York Agreement.

DalamperjanjianNew York Agreement yang disepakatiolehBelandadan Indonesia dandimediasiolehAmerikadanPerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 1962,setiaprakyatpapuaberhakuntukmemilihsatu orang satusuara / one man one vote.Namundalam proses pelaksanaannya Indonesia mengubahsistemsatu orang satusuaramenjadimenjadimusyawarahmufakatdimanadalamprosesnyadiwakilkanoleh para kepalasukudanondoafi yang berjumlah 1026 orang, tadi.

Aksiprotesdari Rakyat Papua terhadapkecuranganpelaksanaanpenentuanpendapatrakyat (PEPERA) yang dilakukandenganberbagaicaradarigerakansipilmaupungerakanbersenjatadilakukanuntukmengusirpenjajahbaru yang sedangmenanamkan kaki di atas Tanah Papua, 1 Juli 1971 di Markas Victoria, ZethRumkoremmemproklamasikan Negara Papua Barat dimanagerakanbersenjatauntukpembebasan Papua Barat kembalieksis di Tanah Papua untukmengusirpenjajahan Indonesia di seluruh Tanah Papua Barat.

Berdasarkan fakta sejarah, penindasan yang telah menjadi bagian dari hidup rakyat West Papua diawa kekuasaan kolonialisme Indonesia. Kami sadar akan hal itu. Ini lah kemudianmembangkitkanperlawananRakyat Papua untukmembebaskandiridaripenjajahan, berbagaiaksiperlawanan pun mulaimenyebarkeseluruhpenjuru di atas Tanah Papua.

Dalamoperasimiliter yang telahberjalanselama 8 bulanterakhirmengakibatkangelombangpengungsian, kematianmassal di pengungsianakibatoperasimiliter, pemerkosaandanpembakaranrumahwargasipil. Maka, Kami yang tergabung di dalamSolidaritasNdugamenuntutdanmenyatakansikap :

  1. Tarik Militer TNI/POLRI dariNdugadanseluruh Tanah Papua
  2. Hentikansemuaproyekpembangunaninfrastruktur
  3. Cabutperaturanpresidennomor 40 tahun 2013 yang melegalkanketerlibatanmiliterdalamproyekpembangunanjalan trans Papua
  4. Hentikansemuabisnismiliterdalampembangunaninfrastrukturjalan di Nduga
  5. Kembalikan 40 ribulebihpengungsiNduga yang tersebarkeluarNduga
  6. BukaaksesbantuankemanusiaandanjurnalisnasionalmaupuninternasionalkeNduga West Papua
  7. Usut tuntas seluruh pelanggaran HAM di Papua
  8. Tangkap dan adili pelaku pelanggar HAM.
  9. Buka akses jurnalis di Papua.
  10. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

DemikianPernyataan Sikap ini kami buat, ats perhatian kami ucapkan terimakasih.

Medan Juang, 1 Agustus 2019

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.