PB HMI: Di Tengah Dinamika Kebangsaan, Masyarakat Perlu Hati-Hati Ada PB HMI...

PB HMI: Di Tengah Dinamika Kebangsaan, Masyarakat Perlu Hati-Hati Ada PB HMI Ilegal Dari Oknum Yang Sudah Direshuffle

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO –Surat Instruksi yang mengatasnamakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam oleh beberapa oknum yang beredar pada 20 Ramadhan 1440 H bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2019 M kemarin, mendapat sorotan dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi PB HMI Periode 2018-2020.

Menurut Safrudin Abas, Ketua Bidang PAO PB HMI, oknum yang mengatasnamakan PB HMI adalah tindakan inkonstitusional dan sangat jauh dari keabsahan. Karena secara legal formal mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang memayungi argumentasi mereka mengatasnamakan PB HMI.

“Saudara Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita adalah teman saya. Namun sangat disayangkan, tindakan mereka sangat tidak berdasar dan inkonstitusional”, Ucapnya.

Surat instruksi yang di keluarkan oleh Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita ke seluruh Cabang dan Badko se-Indonesia di nilai cacat dan tidak sah.
Karena keduanya telah di reshuffle oleh Ketua Umum R. Saddam Al Jihad.
“Saudara Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita telah di reshuffle pada beberapa waktu lalu.

Sebagaimana SK reshuffle yang di keluarkan oleh Ketua Umum PB HMI dengan Nomor : ISTIMEWA/KPTS/A/K/05/1440 dan Nomor: ISTIMEWA/KPTS/A/K/09/1440. Dengan itu mereka tidak punya hak mengklaim diri sebagai pengurus”, Ucap Safas sapaan akrabnya.

Menurutnya, Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita akan di tindak tegas karena tindakan mereka  dengan mengklaim diri sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020 adalah tindakan yang tidak terpuji.

Safas menekankan kepada Masyarakat umum bahwa tindakan tidak terpuji oleh oknum PB HMI yang sudah direshuffle ini akan dibawa ke ranah hukum karena sudah mempermalukan HMI di tengah kebutuhan persatuan di masyarakat justru semakin memperkeruh suasana kebangsaan.

“Kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2018-2020 hasil mandataris kongres ke XXX di Ambon yaitu Respiratori Saddam Al Jihad akan menindak tegas dan menempuh jalur hukum bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dan mencatut namanya sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga HMI. Olehnya itu kami berharap kepada Pengurus HMI Cabang dan Badko se-Indonesia agar jeli melihat tindakan tidak berdasar ini”, Tutupnya.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.