Dianggap Inskonstitusional, Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor Digugat

Dianggap Inskonstitusional, Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor Digugat

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO –  Pernyataan sikap menolak hasil Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor Yang Inskonstitusional Dan Menggugat Musda Diulang :

1. Mosi tidak percaya pada steering commite yang tidak adanya transparansi dalam setiap pengumuman rangkaian prosesi musda dari awal sampai akhir.

2. Mosi tidak percaya pada steering commite yang tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam (PO : Peraturan Organisasi) Hasil Kongres Papua 2015 dari rangkaian rapimda hingga musda XIV Kabupaten Bogor.

Diantarnya:

a. Tidak melakukan langkah verifikasi akurat pada peserta Musda XIV Kabupaten Bogor pada hasil PO Kongres Papua sebagai landasan. Sikap tersebut menjadi keraguan kualitas SC sebab masih maraknya OKP yang tidak tercantum dalam PO. Contohnya Beberapa OKP seperti SEPMI, COPMI, IUMI, SESMI dan lain lain padahal ditingkat nasional tidak memiliki keberadaannya dan tidak adanya Ketua Umum Pusat. Maka dengan beberapa hal tersebut menjadi keraguan kualitas SC.

b. Tidak Melakukan Verifikasi Akurat atas kepesertaan OKP yang terdaftar dalam naungan dibawah DPP KNPI. Hal ini menjadikan sewenang wenangnya dan hal yang dianggap mudah untuk menjadi peserta OKP dalam Musda XIV Kabupaten Bogor. Sehingga hal ini mencederai PO dan AD/ART KNPI

c. Kejanggalan dengan tidak mengingkuti aturan AD/ART Pada Pasal 13 Butir ke 6 tentanv Setelah LPJ diterima pada Musyawarah Daerah Maka Dewan Pengurus Dinyatakan Demisioner.

d. Tidak Mampu Bersikap atas kegaduhan pasca tekanan aklamasi pada jilid pertama. Dan membuat keputusan cepat untuk melakukan sidang tanpa adanya mencari solusi terlebih dahulu sebab akibat. Maka dengan hal itu menjadi kegaduhan antar OKP. Sehingga dengan hal rangkaian aturan aturan organisasi dalam menjadikan tujuan musda yang harmonis dan berkualitas keral di abaikan. Dan tidak adanya evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya dan tranparansi penggunaan anggaran pada pada masa kepengurusan dalam satu periodenya

b. Hasil Rapimda Tidak Membahas Perihal rangkaian verifikasi peserta OKP yang habis masa jabatannya. Hingga Waktu Batas Pendaftaran Kandidat Pada Sidang Komisi B yang menjadikan Adanya konflik horizontal antara SC dan OKP Pendukung kandidat.

3. Mosi tidak percaya pada steering commite melakukan langkah Pungli (Pungutan Liar) dari mulai Pengambilan Form seharga Rp. 500.000,- dan membuat geger publik soal pembohongan dengan membayar biaya talkshow Rp. 15.000.0000,- Per kandidat.

4. Mosi tidak percaya pada steering commite dalam pendapatan dan pengeluaran anggaran pada rangkaian Musda XIV Kabupaten Bogor.

Maka Dengan Itu Dalam hal ini, berdasarkan hal hal tersebut. Kami melakukan mosi tidak percaya dan menggugat Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor yang berlangsung pada 3-4 Mei 2019 Di Gumati Resort & Hotel Untuk Di Ulang. Dan apabila hal ini tidak diindahkan maka kami siap mengadakan Musda Jilid III (Akhir) Demi menjaga Independensi KNPI dan menjalankan aturan aturan organisasi sesuai aturan PO dan AD/ART KNPI.

Dan Mosi tidak percaya ini akan kami sampaikan ke DPP KNPI dan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat

TTD,
Hasyemi Faqihudin (Kandidat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor) Bersama OKP Pendukung.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.