Aktivis BEMNUS Kritisi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat

Aktivis BEMNUS Kritisi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO – Salah satu presidium alumni BEMNUS Hasyemi Faqihudin mengkritisi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Aisyah.

Menurut Hasyemi, Siti Aisyah memberikan pernyataan yang tidak sesuai perilaku prinsip kinerja. Ketua komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat itu juga dianggap telah membuat pernyataan kontroversial atas tanggapan desakan reshuffle dirinya oleh mahasiswa.

“Force majeure sektor pembangunan kini dihantam atas isu ketidaktepatan partai yang dilabuhinya menunjuk Siti Aisyah menjadi ketua komisi IV DPRD Provinsi Jabar. Sebab saya heran. Kok pernyataan dan kinerja seperti plin plan dan tidak tepat alias kontroversial,” ujar Hasyemi kepada Katamedia.co , Rabu (6/9).

Kritik keras aktivis BEMNUS tersebut bukan tanpa alasan, Hasyemi menuturkan, pada tanggal 4 September 2017 sekitar jam 05.40 pagi ia menerima pesan singkat whaatsapp yang dalam pernyataannya Siti Aisyah menjelaskan bahwa apabila terjadi polemik yang terjadi pada sumber energi dan pembangunan DPRD Provinsi Jawa Barat ia mengaku akan melakukan controlling setelah ada surat aspirasi dari masyarakat mengenai kondisi di daerah tersebut.

“Aisyah beralasan karena hal tersebut merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan provinsi dan kota/kabupaten sehingga bukan hanya kewenangan DPRD provinsi. Menurut dia kinerja komisi adalah kolektif dan kolegial bahwasanya menjadi tugas dan fungsi bersama,” Ujar Hasyemi.

Hasyemi dengan tegas memprotes hal tersebut. Menurutnya, pada saat menerima pesan dari Aisyah, ia mempertanyakan apa memang dalam setiap ada masalah soal pembangunan dan energi masyarakat Jabar harus melapor dan tidak ada tindakan inisiatif dan responsif oleh lembaga tersebut? “Berarti kalau tidak ada laporan, leha-leha gitu di gedung rakyat?” ujarnya.

“Saya menyadari secara prosedural memang surat resmi harus diprioritaskan, dan tolong diingat konsep tersebut hanya dipahami sebagian masyarakat saja. Dan Apakah jika masyarakat itu tidak memahami langkah dan konsep surat resmi tersebut. Tetapi mengalami environment hazard dampak dari sektor energy dan pembangunan apakah dibiarkan saja? Kok gak ada sikap dan prinsip inisiatif, share and care?” tambah Hasyemi.

“Dengan sikap yang tidak etis dan responsive malah ketua komisi IV DPRD Prov jabar biasa biasa saja tidak ada gregetnya. Padahal yg ia katakan sebagai lembaga yg kolektif dan kolegial saya sudah menjalaninya dgn meminta kehadiran dalam kegiatan resmi loh,” ungkapnya.

Hasyemi menutup pernyataannya dengan memberikan contoh isu publik yang kini sedang beredar  di sektor pembangunan. “Apakah proyek Lippo Group Meikarata validasi dan tanahnya sudah bener SHM? Dan bagaimana soal Amdalnya untukk limbah konstruksi? Itu real laporan dari masyarakat. Tetapi mana kinerja dia sebagai ketua Komisi IV,” tutupnya.

Aktivis BEMNUS tersebut menegaskan akan menyurati partai yang dilabuhinya dan Ketua DPRD Jabar hingga mengancam menggelar aksi massa. (ALDI)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.