Apologi Anti Korupsi Oleh Trio Pengawal Angket KPK

Apologi Anti Korupsi Oleh Trio Pengawal Angket KPK

0
BERBAGI

KATAMEDIA.CO – Selama berjalannya pansus angket KPK yang dimulai pada pertengahan bulan Juni 2017, pertarungan wacana antara elemen pro dan kontra akan pansus tersebut seakan tidak absen dari pemberitaan dan perhatian publik. Aksi simpatik yang dilakukan oleh masayarakat sipil anti korupsi, Wacana Pembubaran KPK hingga adegan keluarnya fraksi Gerindra dalam lingkaran kerja Pansus Angket, turut menjadi bagian dari dinamika politik yang berjudul “Pelemahan atau Penguatan KPK”.

Meskipun mendapatkan banyak pertentangan oleh masyarakat, para anggota pansus memilih untuk tetap kokoh berargumen bahwa harus adanya evaluasi di lembaga Antirasuah tersebut. Setidaknya terdapat beberapa nama para anggota pansus angket yang seakan menjadi garda terdepan dalam proses kerja pansus.

Secara keseluruhan anggota pansus angket saat ini berjumlah 19 anggota  –setelah keluarnya fraksi Gerindra-, namun terdapat sejumlah nama anggota yang selalu menjadi “jubir” aktivitas pansus angket dan selalu siap beradu argument dengan setiap individu/kelompok yang kontra dengan kegiatan mereka.

1. Masinton

Boleh jadi Anggota DPR dari partai pemenang PDIP ini menjadi paling disayangkan dalam setiap sikap politiknya yang selalu mengkritisi kinerja KPK. Bagaimana tidak, ia merupakan salah satu anggota dewan yang mendapatkan predikat “Caleg bersih” yang direkomendasikan oleh aliansi masyarakat sipil pada tahun 2014 lalu. Buntut dari sikap politiknya, Anggota dewan dari komisi III DPR ini namanya dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014. Sebelum aktif mengkritik KPK dalam pansus angket, Masinton juga pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan rasuah.

Pertama adalah ketika Masinton ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Padahal, KPK sudah memberikan catatan bahwa BG memiliki rekam jejak keuangan yang mencurigakan.

Kedua, yaitu sikap Masinton yang acuh terhadap dugaan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dan dua pimpinan Komisi Yudisial, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri. Dan ketiga, yang sangat jadi pertimbangan dan tidak dapat ditolerir adalah desakan dan inisiasi Masinton agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton dipandang telah mengecewakan dan berniat untuk melemahkan KPK.

Serta yang terakhir adalah tercatutnya nama Masinton dalam proses persidangan tersangka korupsi Miryam. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, termasuk Masinton, agar tidak mengungkap kasus korupsi e-KTP.

2. Misbakhun

Berkat terbentuknya Pansus Angket KPK, publik kembali mengingat nama politisi Misbakhun. Anggota DPR dari fraksi Golkar ini sempat menjadi perhatian publik pada saat ia dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen pencairan kredit pembiayaan perdagangan pada Bank Century. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Misbakhun 1 tahun penjara pada November 2010, yang akhirnya ia  resmi bebas dari penjara pada 18 Agustus 2011 berkat pembebasan bersyarat yang diterimanya.

Politisi yang sebelumnya berasal dari Partai PKS ini sangat aktif menyerang lembaga KPK dalam setiap sikap politiknya. Menjadi bagian dari Pansus Angket KPK, Misbakhun tak sungkan untuk mengatakan bahwa ada tindakan korupsi di lembaga Antirasuah tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat mark-up anggaran pada pembangunan gedung KPK, pernyataan ini didapatinya dari hasil temuan BPK.

Selain itu, ia juga beranggapan bahwa banyaknya  Praktik kerja KPK yang tidak berdasar aturan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), tidak sesuai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang akuntabel dalam kegiatan yang dikenal sebagai operasi tangkap tangan atau OTT yang penuh rekayasa.

Bukan hanya mengkritik kinerja KPK, Misbakhun juga memberikan pernyataan politik agar DPR memboikot pembahasan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini ia sampaikan dikarenakan tidak bersedianya KPK untuk menghadirkan tersangka kasus korupsi Miryam S Haryani ke hadapan pansus Hak Angket, sehingga menurutnya lembaga KPK tidak mematuhi perintah undang-undang untuk membantu kerja pansus.

Buah dari sikap pemboikotan anggaran KPK tersebut, politisi sekaligus pengusaha ini pun mendapatkan predikat pro terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Beberapa kalangan beranggapan bahwa tidak semestinya DPR mempolitisi APBN. Sebab, APBN merupakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sangat disayangkan ketika masyarakat menaruh harapan penegakan korupsi kepada KPK, tidak didorong dengan semangat antikorupsi oleh anggota DPR.

3. Agun Gunandjar

Wajar memang jikalau Agun Gunandjar melenggang bebas menjadi ketua Pansus Angket KPK, walau banyak pertentangan dari sesama anggota parlemen maupun masyarakat yang menolak dia menjadi ketua Pansus. Agun boleh dikatakan merupakan politisi paling senior di senayan. Berangkat dari partai Golongan Karya (Golkar) ia telah menjadi anggota dewan selama lima periode secara beruntun, yakni pada 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Barangkali bekal inilah yang menjadikan Agun dipercaya sebagai pimpinan pansus, ia dianggap dapat memegang kemudi pansus yang sejak awal pembentukan mendapat penolakan dari berbagai macam elemen masyarakat.

Penolakan Agun sebagai ketua Pansus pun tak terlepas dari dugaan politisi Golkar itu terlibat dalam kasus e-KTP. Saat kasus e-KTP bergulir, Agun tengah menjabat sebagai anggota komisi II DPR periode 2009-2014. Saat itu, Agun juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR dan disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP sebesar satu juta dollar AS.

Atas dasar hal itulah publik memiliki kekhawatiran akan adanya politik kepentingan dalam kinerja pansus Angket KPK. Meskipun diberbagai kesempatan, Agun sering mengatakan bahwa apa yang selama ini berjalan di KPK adalah proses hukum, sementara Pansus Hak Angket KPK berada di ranah politik. Karena itu ia yakin tidak akan ada konflik kepentingan.

Sebagai ketua Pansus, Agun kerap kali terlihat bersebrangan dengan KPK. Seperti yang diberitakan,  Pada kunjungan Pansus ke lembaga permasyarakatan Sukamiskin, Kamis (5/7/2017), Agun mengatakan bahwa adanya tindakan sewenang-wenang serta pemeriksaan penuh ancaman dan penuh intimidasi dalam proses hukum yang dilakukan oleh lembaga KPK selama ini. Ia juga memilih untuk mendatangi para terpidana koruptor di Sukamiskin ketimbang menghadiri panggilan KPK diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Meskipun masih ada nama-nama anggota Pansus Angket yang terlibat aktif dalam wacana evaluasi KPK, sepertinya ketiga politisi diatas mendapatkan peran lebih dari lainnya. Setiap Wacana politik yang dilontarkan ke publik selalu berhasil menghasilkan polemik di masyarakat. Namun, Kegigihan mereka dalam mengevaluasi kinerja KPK harus juga mendapatkan respect dari masyarakat, selama kinerja Pansus Angket tidak tersendera oleh kepentingan politik individu dan golongan tertentu.

Semangat pemberantasan korupsi harus ditularkan ke seluruh masyarakat Indonesia dan anggota DPR sekalipun. Kekhawatiran masyarakat akan adanya pelemahan KPK lewat Pansus Angket harus dijawab dengan lugas oleh para Anggota Pansus. Bukan hanya wacana politik, melainkan tindakan serta kebijakan yang mengandung semangat anti korupsi. (Adam)

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.