Berhasil Lolos Dari Berbagai Kasus Hingga Akhirnya Jadi Tersangka

    0
    BERBAGI

    KATAMEDIA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan KTP elektronik.

    “KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

    Penetapan ini dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. “Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru,” ujar Agus.

    Ketua DPR RI yang bernama lengkap Drs. Setya Novanto, Ak. memang selalu menjadi buah bibir masyarakat karena Novanto mempunyai segudang kasus pada tahun-tahun sebelumnya dan berhasil lolos dari status tersangka.

    Pria kelahiran Bandung 62 tahun itu memang seorang politisi kawakan. Ia telah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar sejak 1999. Sepanjang itu pula, bapak empat anak yang akrab dipanggil Setnov itu beberapa kali disebut terlibat dalam pelbagai skandal kasus korupsi di negeri ini.

    Diketahui, Sebelum kasus e-KTP mencuat, Setnov sudah beberapa kali dikaitkan dengan kasus hukum di KPK. Namanya tercatat beberakali dan sering pula diperiksa sebagai saksi dalam kasus-kasus korupsi.

    Setidaknya, ada 8 kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa sebagai saksi oleh lembaga anti-rasuah itu.

    Namun, dari semua kasus tersebut,  Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 berhasil lolos dari status tersangka.

    Hal itulah membuat mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan stempel Manusia kebal hukum dan ‘sinterklas’ terhadap Setya Novanto. Karena menurut Nazaruddin, Novanto memiliki hobi bagi-bagi uang. Uang ditebarkan ke berbagai penjuru membuat Novanto selalu lolos dari jeratan hukum.

    Baiklah, kita mulai saja, inilah 8 skandal kasus yang pernah menjerat Setya Novanto:

    1. Kasus Bank Bali Tahun 2000

    Kasus ini mencuat saat pemilik Bank Bali ketika itu, Rudy Ramli sulit menagih hak piutangnya (cessie) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara, senilai Rp3 triliun.

    Rudy yang kesulitan menagih piutangnya kemudian menyewa PT Era Giat Prima. Dalam perusahaan tersebut Setya Novanto, menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Joko Tjandra duduk sebagai direktur. Januari 1999, PT Era Giat Prima menandatangani penunjukan penagihan cessie Bank Bali. Setya Novanto kala itu juga menjabat sebagai Bendahara Partai Golkar.

    Proses penagihan cessie Bank Bali ini kemudian berkembang menjadi kasus tindak pidana korupsi karena fee yang diperoleh PT Era Giat Prima sangat besar, mencapai separuh dari piutang yang ditagih.

    Selain itu, PT Era Giat ternyata juga menggunakan kekuatan politik dalam mengegolkan proyek ini. Sejumlah politisi Partai Golkar yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, bersama petinggi PT Era Giat dan juga Wakil Direktur Utama Bank Bali bersekongkol agar BI dan BPPN sepakat untuk mengucurkan dana kepada Bank Bali sebesar Rp 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60 persen atau Rp 546 miliar, masuk ke rekening PT Era.

    Sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya tiga orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara.

    Tiga orang yang divonis hukuman penjara diantaranya, Joko Tjandra, Direktur PT Era Giat Prima, Syahril Sabirin, mantan Gubernur BI, dan Pande N Lubis, mantan Wakil Kepala BPPN.

    Setya Novanto bersama Tanri Abeng, mantan Menteri Pendayagunaan BUMN, dan Erman Munzir, pejabat Bank Indonesia, ketiganya sempat dijadikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, dan lolos dari jeratan hukum .

    Sementara 4 tersangka lainnya asal Bank Bali, yang terdiri dari Rudy Ramli, Direktur Utama, Firman Soetjahja, Wakil Direktur Utama, Hendri Kurniawan, dan Rusli Suryadi, anggota Direksi, bebas lewat putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    2. Kasus Beras Import Tahun 2006

    Setya Novanto bersama rekannya di Partai Golkar, Idrus Marham, dengan sengaja memindahkan 60 ribu ton beras dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak seluruh beras yang diimpor oleh Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) itu belumlah dibayarkan.

    Kecurangan ini berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 122,5 miliar. Setya Novanto hanya diperiksa sebanyak satu kali yakni pada 27 Juli 2006.Tersangka dalam kasus ini diantaranya adalah, mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sofjan Permana, serta Direktur Utama PT Hexatama Finindo, Gordianus Setyo Lelono. Gordianus disebut- sebut punya hubungan saudara dengan Novanto. Namun karena alasan tak ada bukti, Kejagung menerbitkan perintah penghentian penyidikan.

    Proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik, e-KTP, kembali menyeret nama Setya Novanto. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai pengendali dalam proyek e-KTP.

    3. Kasus Proyek E-KTP Tahun 2011

    Muhammad Nazaruddin mengatakan, Setya Novanto diduga mendapatkan aliran dana sebesar 300 miliar untuk proyek yang sangat besar ini.

    Pernyataan Nazaruddin ini kemudian terhenti setelah ia mengaku mendapat ancaman dari Setya Novanto. Kasus ini pun kemudian menguap begitu saja.

    4. Kasus Suap Akil Mochtar dan Atut 2013

    Kasus Suap Akil Mochtar dan Atut Tahun 2013 Setya Novanto juga pernah diduga terlibat dalam kasus susap AKil Mochtar dan Ratu Atut. Setya Novanto dipanggil oleh KPK bersama Sekjen Idurs Marham.

    Tapi, sampai dengan saat ini, hanya Akil dan Atut saja yang masuk ke dalam penjara, Setya Novanto tetap lolos dan bebas dari jeratan hukum.

    5. Kasus Proyek PON Riau Tahun 2013-2014

    Kasus Proyek PON Riau Tahun 2013-2014Setya Novanto pernah diperiksa terkait perkara suap pembangunan lanjutan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII, pada 2012.

    Ruang kerja Setya Novanto bahkan pernah digeledah oleh Penyidik KPK pada 19 Maret 2013.Setnov hanya diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

    Rusli selanjutnya divonis 10 tahun penjara, sedang Novanto bebas.

    6. Kasus Pilkada Jatim Tahun 2014

    Kasus Pilkada Jatim Tahun 2014 Setya Novanto hadir dalam sidang dengan terdakwa mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi Akil Mochtar dalam perkara dugaan korupsi pilkada di berbagai daerah.

    Dalam kasus ini ia hanya sebagai saksi dugaan korupsi Pilkada Jatim.

    7. Kontroversi Pertemuan Dengan Calon Presiden Amerika

    SerikatPublik Indonesia dikagetkan video Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah acara politik Donald Trump.

    Pertemuan tersebut diduga telah melanggar kode etik dewan. Bahkan pertemuan itu dianggap di luar fungsi dan kewenangan anggota DPR. “MKD memutuskan memberikan teguran agar (Novanto dan Fadli) lebih hati-hati dalam menjalankan tugas,” kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat, Senin, 19 Oktober.

    Dia menjelaskan sejatinya MKD berpendapat bahwa pimpinan DPR harus berhati-hati dalam bertugas karena membawa nama besar institusi, apalagi terkait isu pimpinan DPR mendukung Trump.

    8. Papa Minta Saham 2015

    Kasus paling mutakhir yang melibatkan Senov, tentu saja, skandal “Papa minta saham”. Pada rekaman pertemuan antara Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dengan Setnov dan pengusaha Riza Chalid, Setnov bahkan dituding telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

    Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada yang menjual nama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla kepada Freeport. Setya Novanto segera menyatakan tak ada anggota DPR yang seperti itu. Ketika sang menteri menyebut inisialnya, Novanto segera menghadap Wapres Jusuf Kalla.

    Setnov tampaknya memang digdaya. Mahkamah Konstitusi bahkan telah mengabulkan judicial reviewyang dia ajukan terkait rekaman yang dijadikan alat bukti dalam skandal “Papa minta saham”. Dan kini, Setnov bahkan bermanuver untuk merebut kembali jabatan Ketua DPR yang pernah ditempatinya saat terancam dieksekusi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Itulah beberapa skandal kasus yang pernah melibatkan Setnov. Namun, pada kasus E-KTP kali ini, Setya Novanto menjadi tersangka.

    Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ALDI)

    LEAVE A REPLY

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.