Pelemahan Ekonomi dan Nasib Kawasan Ekonomi Khusus

Pelemahan Ekonomi dan Nasib Kawasan Ekonomi Khusus

0
SHARE

Menurut Maybank Global Markets Group (14 Juli 2016), defisit anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 meningkat cukup tinggi dalam satu bulan. Hingga akhir Juni 2016 mencapai Rp 231,8 triliun atau 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik Rp 42,7 triliun dibanding posisi akhir bulan Mei 2016. Catatan Kementerian Keuangan, sampai dengan akhir Mei 2016 defisit anggaran mencapai Rp 189,1 triliun atau 1,49 persen dari PDB. Defisit tersebut berasal dari realisasi penerimaan sampai akhir Mei 2016 sebesar Rp 496,6 triliun dan realisasi belanja pada periode tersebut sebesar Rp 685,8 triliun.

Defisit yang demikian besar tentunya mengandung konsekuensi pada kelangsungan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah Jokowi, seperti program percepatan listrik 35.000 MW, pembangunan kilang migas, jalan tol, rel kereta api, dan sebagainya. Dengan kondisi keuangan yang terus memburuk, kelangsungan pembangunan infrastruktur bisa mati suri. Tertundanya beberapa program investasi (listrik, kilang Tuban, Smelter Freeport, Masela) memperburuk citra pemerintah. Selain itu program investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditawarkan ke investor asing/swasta juga tersendat.

KEK didirikan melalui penerbitan berbagai kebijakan, antara lain UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK, dan PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus. Meskipun peraturan perundang-undangannya sudah cukup lengkap, namun KEK yang ada, sampai hari ini masih mengalami banyak kendala karena buruknya infrastruktur. Jadi bagaimana nasib KEK di tengah pelemahan ekonomi saat ini? Mari sedikit kita bahas supaya publik punya gambaran jelas.

Permasalahan Utama Tersendatnya KEK 

Implementasi peraturan tax holiday, utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2015, belum dilaksanakan dengan konsisten dan tegas. Bahkan Peraturan Menteri Keuangannya (PMK) nya juga belum lengkap diterbitkan, sehingga fasilitas yang di dapat investor dari Pemerintah tidak menarik.

Sebagai contoh di KEK Sei Mangke, ketersediaan gas dengan harga yang masih sangat mahal (USD 13/mmbtu) menyebabkan Badan Usaha harus menggunakan bahan bakar diesel yang mahal juga dalam jumlah cukup besar, untuk operasional pabrik. Harga minyak diesel rata-rata sekitar Rp. 9.000/liter. Harga gas harus dibawah USD 10/mmbtu, seperti di beberapa daerah, supaya industri bisa memproduksi barang dengan harga bersaing, misalnya di pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pelabuhan Kuala Tanjung belum dapat digunakan untuk kegiatan impor dan ekspor hingga tahun 2017 karena masih ada beberapa persoalan mendasar saat ini, seperti : terhambatnya pembangunan rel kereta api dari Stasiun Perlanakan ke Pelabuhan Kuala Tanjung (sejauh sekitar 20 Km). Masih ada sekitar 7 Km yang belum terpasang relnya. Kedua persoalan perubahan konsesi Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan Kawasan Industri dan Perdagangan Bebas Bea (Free Trade Zone) juga belum selesai karena masih harus menunggu izin dari Kementerian Perhubungan

Satu-satunya investor di KEK Sei Mangke saat ini adalah PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI). Badan usaha tersebut mengalami banyak kendala terkait dengan infrastruktur, khususnya menuju ke Pelabuhan Belawan. Dibutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk sampai ke Pelabuhan Belawan dari KEK karena kepadatan jalan raya. Kondisi ini tentunya merugikan investor karena tidak sesuai dengan janji Pemerintah bahwa ekspor dapat dilakukan melalui pelabuhan Kuala Tanjung yang lokasinya tidak jauh dari KEK Sei Mangke.

Dalam situasi demikian, investasi di KEK Sei Mangke menjadi tidak menarik. Badan Usaha yang sudah terlanjur beroperasi penuh sulit mengharapkan keuntungan dalam waktu dekat, ketika kewajiban Pemerintah kepada investor belum dipenuhi. Listrik stabil tidak byar pet pun baru mulai Maret 2016. Sebelumnya dalam seminggu bisa mati berkali-kali dan ini merugikan proses produksi karena ketika listrik mati proses produksi harus diulang dari awal. Akibatnya ongkos produksi meningkat.

Bagaimana KEK Sei Mangke dapat digunakan sebagai contoh bagi KEK lain kalau sampai hari ini saja infrastrukturnya masih buruk? Investor yang ada masih mengalami kerugian. Memang Pemerintah telah memberikan tax holiday berdasarkan PMK No. 130 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh), namun pemberian tax holiday di saat perusahaan masih merugi karena minimnya infrastruktur, sama saja bohong. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kesimpulannya nasib KEK hingga saat ini masih buruk dan tidak bisa diandalkan untuk menarik investor.

Langkah yang Harus Segera Dilakukan Pemerintah

Mempercepat pengadaan sumber energi utama gas bumi di semua KEK dengan harga yang masuk akal, yaitu di bawah USD 10/mmbtu. Namun seperti di KEK Sei Mangke, Pertagas ,sebagai satu-satunya pensuplai gas, tidak mau menjual gas di bawah USD 10/mmbtu. Mahalnya harga gas di Sumatera Utara disebabkan karena Pertagas memasukan investasi Kilang Gas Arun dan pipa transmisinya ke dalam harga gas yang berasal dari sumur gas di Donggi Senoro dan Tangguh.

Andaikan pada akhir 2012 Pemerintah (Kementerian Negara BUMN) tidak membatalkan pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Belawan dan tidak merevitalisai Kilang Arun yang lokasinya sangat jauh ke Sumatera Utara, maka harga gas di KEK Sei Mangke pasti bisa di bawah USD 10/mmbtu. Begitu pula jika jaringan pipa Dumai-Belawan, yang sudah di groundbreaking oleh Presiden pada April 2015, sudah terealisasi maka harga gas di Sumatera Utara akan murah.

Pemerintah jangan hanya bisa groundbreaking terus tetapi tanpa aksi lanjutan. Pemerintah sebaiknya memberikan tax holiday berdasarkan PP No. 96 tahun 2015 BUKAN PMK No. 130/2011, seperti yang diberikan pada Badan Usaha di KEK Sei Mangke melalui KMK No. 462 Tahun 2012. PP No. 96/2015 memberikan batas pemberian tax holiday hingga 25 tahun dengan besaran 20 – 100%, sedangkan PMK No. PMK No. 130 Tahun /2011 hanya maksimum 10 tahun. Dengan PP No. 96/2015, investor akan semangat menginvestasikan dananya di KEK karena ini bukan kesalahan investor tetapi kesalahan Pemerintah RI. Kalau ini bisa, maka Nasib KEK akan cerah meskipun ekonomi RI melemah.

AGUS PAMBAGIO

Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

LEAVE A REPLY