Menanti Nasib Pulau-Pulau Diujung Republik

Menanti Nasib Pulau-Pulau Diujung Republik

0
SHARE

Peta PPKT BerpendudukNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Indonesia memiliki 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dimana PPKT ini merupakan tempat beradanya Titik Dasar (TD) yang menjadi titik pangkal pengukuran batas wilayah NKRI. Dari 92 PPKT hanya 31 PPKT yang berpenduduk. Penggunaan istilah berpenduduk untuk menyatakan bahwa di PPKT tersebut ada orang/masyarakat yang menempatinya,  bukan menggunakan istilah berpenghuni. PPKT yang berpenduduk inilah yang diprioritaskan untuk pembangunannya. Sebab PPKT yang berpenduduk dipastikan disitu memiliki sumber air tawar, luasannya relatif besar, dan bahkan dapat dijadikan sebagai tempat investasi bagi kegiatan yang sesuai potensi yang dimiliki oleh PPKT berpenduduk tersebut. Di PPKT berpenduduk ini, ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian, yaitu: masalah sekuriti /keamanan dan pertahanan, masalah prosperiti atau kesejahteraan masyarakatnya, dan lingkungan ekosistemnya.
PPKT yang tidak berpenduduk yang jumlahnya 61 PPKT, umumnya berukuran kecil bahkan ada yang berbentuk batuan saja dan tidak memiliki sumber air tawar. Fokus pembangunan terhadap PPKT yang tidak berpenduduk ini, lebih diarahkan kepada aspek sekuriti dan lingkungan. Tidak aspek kesejahteraan/prosperiti karena PPKT ini tidak ada masyarakatnya. Kalaupun PPKT tidak berpenduduk ini akan dikembangkan aspek ekonominya, tentunya membutukan dana yang tidak sedikit pula karena setidaknya harus dilakukan reklamasi.

Sumber : Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LEAVE A REPLY