Kepala Daerah Sebagai Agen Utama Perubahan

Kepala Daerah Sebagai Agen Utama Perubahan

0
SHARE

Sejak tahun 2015, Pilkada telah diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan standar integritas tinggi sehingga dapat memajukan daerah dan kota sesuai keharusan zaman.

Menurut hemat penulis, kepala daerah adalah agen utama dalam upaya memajukan bangsa karena mereka memimpin unit pemerintahan terpenting dalam eksistensi negara-bangsa, yakni kabupaten dan kota.

Apabila kita menengok sejarah, pada awalnya negara tidaklah seperti negara yang kita kenal saat ini yang pada umumnya berwilayah sangat besar dengan penduduk berjuta-juta. Pada masa Yunani, negara hanya sebesar kota, atau yang biasa disebut polis (city-state).

Sebagaimana hak-hak yang dimiliki negara saat ini, polis juga memiliki hak-hak tersebut, antara lain hak kedaulatan, hak untuk memerintah diri sendiri, dan hak untuk berperang. Beberapa polis juga memiliki perangkat kenegaraan mirip yang kita miliki sekarang diantaranya dewan permusyawaratan, institusi pengadilan, dan pemilihan umum. Populasi di setiap polis pun relatif sedikit, kota besar seperti Athena saja penduduknya tidak lebih dari 300.000 orang.

Namun secara berangsur-angsur, city-state berevolusi menjadi kerajaan atau kekaisaran, wilayahnya semakin luas dan populasi penduduk semakin besar. Raja-raja menginginkan suatu kekuasaan yang luas dan membawahi populasi yang banyak untuk mengamankan sumber daya dari hasil bumi dan pajak, sekaligus mendapat persediaan prajurit.

Sampai akhirnya pada pertengahan abad-17 terjadi Perdamaian Westphalia yang diselenggarkaan untuk mengakhiri perang 30 tahun antara kekaisaran-kekaisaran di Eropa. Peristiwa Perdamian Westphalia menjadi cikal bakal berkembangnya ide self-determination dan kedaulatan yang merupakan pondasi model negara-bangsa (nation-state) yang kita kenal saat ini.

Dengan berevolusinya scope pemerintahan yang berdaulat dari kota menjadi negara-bangsa, apakah dengan demikian pemerintah negara-bangsa lebih berhasil dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat? Benjamin Berber dalam bukunya yang kontroversial “If mayors rule the world” (2014)  berargumen bahwa prestasi pemerintah-pemerintah negara tidak begitu menggembirakan.

Pemerintah Pusat Vs Daerah

Pemerintah negara di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia terkesan lamban dan tidak begitu efektif  dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelik seperti pengangguran, kemiskinan, kualitas kesehatan, tidak meratanya pendidikan, dan kerusakan lingkungan.

Kelambanan dan ketidakefektifan itu menurut Berber lumrah karenapemerintah negaraterlalu sering memperselisihkan kebijakan-kebijakan yang lebih termotivasi oleh perbedaan ideologi dan perbedaan pandangan politik, alih-alih perdebatan produktif tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan mata. Pemerintah daerah lebih gesit dan efektif karena keuntungan kedekatan dengan masyarakat dan sifat kepragmatisan.

Pemerintah daerah diuntungkan berkat kedekatan mereka baik secara geografis, sosial, dan emosional kepada masyarakat yang mereka pimpin sehingga membuat mereka lebih paham kondisi riil yang berkembang di masyarakat yang, sebagai konsekuensi, mengizinkan mereka untuk dapat mendesain program yang tepat-sasaran. Berkat kedekatan ini pula, apabila performa mereka buruk, pemerintah daerah akan langsung mendapat kritik.

Para pemimpin pemerintah daerah, bupati atau walikota, memiliki insentif untuk merespon kritik itu secara baik dengan memperbaiki kebijakan karena mereka tentu ingin dipilih lagi oleh masyarakat pada periode selanjutnya. Walaupun kepala pemerintahan negara juga memiliki jenis insentif itu, tetapi karena pengalihan isu, pencitraan, atau karena kompleksnya sistem pengaruh, tidak seefektif insentif bagi kepala daerah.

Apabila kita menyimak berita-berita beberapa tahun terakhir, di media-media bertebaran cerita-cerita tentang prestasi-prestasi kepala daerah di Indonesia yang berhasil menyejahterakan pedagang kecil, memberdayakan petani, menata kota, menggalakkan pariwisata, memperbaiki infrastuktur daerah, dan lain sebagainya.

Masyarakat luas mengakui efektivitas mereka.

Presiden kita saat ini juga naik daun begitu cepat berkat keberhasilan dan integritasnya sebagai kepala daerah. Tidak sedikit kepala-kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia yang bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan memajukan daerah. Walaupun tentu ada sebagian dari mereka yang sibuk bekerja untuk memajukan perekonomian pribadi dan keluarga.

Kita perlu merubah paradigma bahwa pemerintah daerah hanya alat pelengkap pemerintahan pusat atau provinsi saja. Kabupaten dan kota adalah unit pemerintahan yang secara alamiah memampukan karya-karya perubahan dapat dilakukan secara efektif.

Kuncinya adalah dengan meningkatkan ekspektasi kitapada pemerintah-pemerintah daerah untuk memiliki performa yang baik; selain juga partisipasi publik yang dekat dan intensif dalam proses desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Agar pemerintah daerah dapat mewujudkan potensi terbaiknya, kepemilikan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas memainkan peranan yang sentral. Kepala-kepala daerah adalah agen utama perubahan.

Melalui karya-karya nyata mereka, perubahan-perubahan positif akan terwujud di daerah-daerah. Secara kolektif, berangsur-angsur permasalahan-permasalahan akan terselesaikan dan pada akhirnya akan mengantarkan Indonesia kepada kemajuan yang kita cita-citakan.

Muhammad Gufron Mustaqim

Penulis merupakan Ketua Umum, Direktur Eksekutif, dan Pendiri Forum for Indonesia.

LEAVE A REPLY